REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) meminta KPU jangan tergesa-gesa menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Karena masih banyak data pemilih yang dianggap bermasalah.

"Selama masih ada tenggat waktu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, KPU ojo kesusu, lah," kata Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, di kantor KPU, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut Taufik, PAN harus mempertimbangkan temuan dari lembaga pengawas serta catatan dari Kemendagri. KPU bisa saja menjadikan daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) untuk mengakomodasi pemilih yang belum tercatat dalam DPT. 

"Tapi, DPT ini kan prioritas utama. Harus dibersihkan dulu," ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu, meminta KPU, Bawaslu, dan Kemendagri mensinkronkan daftar pemilih yang akan ditetapkan. Sehingga DPT yang ditetapkan merupakan angka yang akan mempengaruhi kualitas pemilu 2014. 

DPT bukan hanya kepentingan satu atau dua kelompok. Apalagi jika diasosiasikan DPT yang akan ditetapkan KPU hanya menguntungkan partai penguasa.

"Ini kan bukan untuk kepentingan PAN, bukan untuk kepentingan penguasa. Tapi untuk kepentingan bersama agar pemilu 2014 berlangsung jurdil," ujar Taufik.

KPU siang ini akan melaksanakan rapat pleno penetapan DPT nasional. Rapat pleno dihadiri perwakilan partai politik, Bawaslu, Kemendagri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan perwakillan KPU serta Bawaslu dari seluruh provinsi di Indonesia.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika