REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/11) kemarin mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun anggaran 2014 sebesar Rp 6,6 triliun.
Rapat paripurna pengesahan APBD Kota Surabaya 2014 itu dipimpin Akhmad Suyanto dan disaksikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Nilai APBD Kota Surabaya 2014 yang telah disahkan adalah nilai pendapatan daerah yang mencapai Rp 5,8 triliun dan belanja daerah sebanyak Rp 6,6 triliun. Artinya, ada defisit sebesar Rp 824,476 miliar.
Namun nilai defisit itu ditutup dari sisa anggaran. Tetapi sebelum APBD 2014 disahkan, rapat paripurna itu tidak mulus. Beberapa anggota DPRD yang menghadiri rapat itu mengajukan interupsi dan protes.
Protes itu di antaranya karena APBD 2014 yang dinilai tidak berpihak pada mayarakat tidak mampu. Di satu sisi, dalam APBD itu tercantum alokasi anggaran untuk hibah yang mencapai lebih dari Rp 341 miliar.
Salah satu anggota DPRD yang menginterupsi APBD 2014 adalah Sachiroel Alim Anwar dari Fraksi Partai Demokrat.
Ia mengkritik, ada alokasi anggaran hibah dalam APBD tersebut, tetapi anggaran santunan kematian untuk warga miskin tidak ada. Padahal, usulan itu sudah digulirkan sejak tahun 2011 lalu, namun kondisinya tetap sama.
"Kenapa Surabaya tidak bisa (memiliki anggaran santunan kematian untuk warga miskin) kalau daerah lain bisa?" tanyanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Surabaya lainnya yaitu Masduki Toha menyatakan santunan kematian untuk warga miskin sudah diterapkan di Gresik, Jawa Timur. Kondisi pun jadi memanas dan terjadi hujan interupsi.
Rapat paripurna pengesahan APBD Surabaya terpaksa di skors selama 15 menit dan menunggu kesepakatan antar ketua fraksi serta anggota badan anggaran. Sesudah skors, APBD akhirnya disahkan oleh DPRD Kota Surabaya dan Risma sekitar pukul sekitar pukul 15.40 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika