REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar menilai Indonesia-Australia sebagai negara bersahabat tidak boleh saling mencederai yang bisa menghilangkan kepercayaan antar kedua negara.
"Sesama negara sahabat tidak boleh saling mencederai karena bisa menghilangkan kepercayaan antar kedua negara," kata Marwan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11).
Marwan juga menegaskan bahwa dari sisi etika persahabatan dan hubungan bilateral kedua negara maka penyadapan tidak etis dilakukan. Karena itu menurut dia, hubungan kedua negara yang selama ini berjalan dengan baik jangan sampai terganggu. "Pemerintah harus bertindak tegas dan menunjukkan sikapnya," ujar Marwan.
Dia mengatakan pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap penyadapan yang diduga dilakukan Australia.
Selain itu, menurut Marwan pemerintah Indonesia harus memanggil duta besar Australia untuk meminta penjelasan terkait penyadapan itu. "Fraksi PKB mendesak pemanggilan instansi pemerintah terkait," katanya.
Sebelumnya dikutip dari situs radio Australia ABC disebutkan materi intelijen yang dibocorkan mantan Kontraktor Lembaga Intelijen Nasional Amerika Serikat Edward Snowden mengungkap Australia menyadap pembicaraan telepon SBY dan sejumlah pejabat Indonesia di tahun 2009. Dokumen Snowden itu diperoleh ABC dan Guardian yang disiarkan pada Senin (18/11).
Informasi itu menunjukkan intelijen Australia menyadap pembicaraan telepon SBY setidaknya sekali. Selain itu, intel Australia melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009.
Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate).
Penyadapan itu juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicata Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng. Selain itu Australia menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Syofyan Djalil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika