REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi di DPR menyesalkan penundaan penggunaan jilbab polwan. Sebab, penundaan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hak azasi manusia (HAM) yang dijamin dalam konstitusi.

"Kami sangat menyesalkan penundaan penggunaan jilbab Polwan," ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar, Deding Ishak, kepada ROL, Kamis (5/12).

Menurut Deding, pemakaian jilbab merupakan salah satu prinsip HAM yang dijamin di UUD 1945. Ia berkata, penggunaan jilbab tidak akan menganggu kinerja para Polwan di lapangan. Justru pemakaian jilbab akan meningkatkan kinerja terutama dalam hal lebih santun dan humanis di mata masyarakat.

Banyaknya respon kecewa dari masyarakat atas penundaan ini menurut Deding harus ditanggapi Kapolri. Terlebih, semua fraksi di DPR secara bulat mendukung kebijakan untuk penggunaan jilbab di lingkungan kepolisian.

"Untuk anggaran jilbab pun akan kami dorong," terang Deding. Rencananya, anggaran tersebut akan dimasukan dalam APBN Perubahan 2014 mendatang.

Ia berpendapat, sekarang para polwan bisa membeli jilbab dari anggaran sendiri. Sebab, biaya untuk membelinya tidak terlalu besar. Sementara terkait bentuk dan warna disesuaikan dengan ketentuan di Polri.

Dikatakan Deding, Kapolri dalam waktu dekat harus segera mengeluarkan SK Jilbab. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh ditunda-tunda lagi.

Sementara itu anggota Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, Demokrat juga meminta agar penggunaan jilbab oleh para Polwan dilanjutkan. "Kami setuju penggunaan jilbab Polwan," tuturnya.

Deding menyebut, penundaan pemakaian jilbab didasarkan pada pertimbangan Polri secara institusi. Ia membantah penundaan tersebut dipengaruhi adanya intervensi dari istana seperti isu yang beredar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika