REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghadiri rapat Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timwas Century) dengan Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Sekretariat Negara.
"KPK secara resmi sudah menyampaikan tidak bisa hadir karena mereka sedang ada acara mengenai Hari Anti Korupsi Dunia. KPK sudah menyampaikan mereka tidak hadir, dan pimpinan tentunya memaklumi hal itu," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung sebelum memimpin rapat Timwas Century di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pertemuan Timwas Century DPR dengan KPK akan dijadwalkan kembali dalam minggu berikutnya.
Namun, Pramono juga mengatakan ketidakhadiran KPK itu tidak akan memengaruhi jalannya rapat Timwas Century DPR karena beberapa pihak lain yang juga diundang tetap hadir.
"Yang penting dan ingin saya sampaikan adalah pihak-pihak lainnya yang juga diundang hadir, sehingga ketidakhadiran KPK tidak akan memengaruhi rapat Timwas Century hari ini," ujarnya.
"Hari ini kami akan rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Sekjen Kemenkumham, dan Kemensekneg," jelasnya.
Pramono lebih lanjut menjelaskan materi utama yang akan dibahas dalam rapat Timwas Century hari itu adalah hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau biasa disebut dengan "money laundry" dan tindak pidana perbankan.
"Selain itu, kata dia, Timwas Century DPR juga akan menanyakan 'progress report' (laporan perkembangan) mengenai upaya pengejaran atau pemburuan aset-aset dari dana talangan Bank Century.
"Kami akan menanyakan apa yang menjadi tugas Kejaksaan maupun Kepolisian untuk mengejar aset-aset (Century) yang dijanjikan untuk bisa diselesaikan sebelum 2014," ujar Pramono.
Sebelumnya, Timwas Century DPR telah menjadwalkan pemanggilan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan penanganan kasus Bank Century.
Beberapa pihak yang dipanggil untuk menghadiri rapat Timwas Century, antara lain KPK, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan juga Wakil Presiden Boediono.
Pemanggilan Timwas Century terhadap Wapres Boediono pun dijadwalkan untuk rapat pada 18 Desember
Ikuti Whatsapp Channel Republika