REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menyoroti pengalokasian belanja nasional yang dianggap menjadi pemicu pemekaran daerah. APBN yang dianggap kapitalis itu tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat sehingga kesejahteraan pun belum merata.

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, dari dana alokasi umum yang ada, Rp 637 triliun diperentukan ke pusat. Hanya Rp 354 triliun untuk daerah, itu pun dibagikan ke 34 provinsi 512 kabupaten/ kota.

"Dan dana alokasi khusus (DAK) dari Rp 1.800 trilun hanya Rp 33 triliun untuk daerah. Itu APBN kapitalis. Adanya pemekaran masih untung, harusnya mereka merdeka," kata Agun kepada Republika saat dikonfirmasi, Ahad (22/12).

Ia menambahkan, bagaimana masyarakat yang berada di kawasan terpencil bisa sejahtera. Menurut dia, sejumlah faktor yang memicu pemekaran adalah tidak tersentuhnya sebuah desa dengan pelayanan pemerintah.

Sebab, dari lokasi, mereka berletak cukup jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi alam yang tidak memadai sehingga, untuk mencapai daerah tersebut dibutuhkan akses dan pembiayaan yang mahal.

"Disahkannya UU Desa pun belum tentu dapat mencegah mereka membentuk DOB. Sebab Kementerian Keuangan masih akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk program bukan uang," ujarnya.

Kemudian, mengenai 65 DOB yang kemarin sempat dibahas, kata Agun, hanya tinggal menunggu keputusan Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika