REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakin Wakil Gubernur Banten Rano Karno mampu mengemban tugas pemerintahan menggantikan Ratu Atut Chosiyah. Namun, partai politik tersebut enggan ikut campur untuk mendorong bergulirnya masa jabatan di provinsi tersebut.

Ketua DPP PDIP Manuarar Sirait mengatakan, pihaknya justru mendorong Rano agar segera menstabilkan kembali roda pemerintahan. Menurutnya, jangan sampai pelayanan publik masyarakat Banten tidak berjalan baik. 

“Kami bukan partai yang pragmatis. Kami berkoalisi dengan Golkar dan harus menghormati itu. Lagipula, Kita tahu aturan kalau tersangka, terdakwa, terpidana seperti apa. Kita tidak ada ambisi politik,” kata Ara saat dikonfirmasi, kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya juga yakin wakil gubernur yang menjadi penanggung jawab kepemerintahan Banten sekarang, pasti mampu mengemban tugasnya. Bahkan, untuk melakukan pelantikan terhadap wali kota Tangerang, karena tidak mungkin dilakukan Atut.

“Situasi sekarang tidak mungkin Bu Atut melantik. Itu bagian dari mekanisme pemerintahan, Pemkot Tangerang harus berjalan dengan baik, harus memiliki wali kota definitif,” ujar dia.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan, penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memengaruhi kinerja roda pemerintahan di Banten. 

Kemudian, soal pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2013-2018, kata dia, Atut telah mengembalikan mandatnya kepada Presiden RI. Jadi, ujarnya, soal siapa yang akan melantiknya nanti, tergantung SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika