REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) tidak ingin mempersoalkan sistem rekrutmen calon hakim yang dinilai tidak memiliki pola khusus layaknya pejabat negara. Sebab, seleksi tersebut masih dipegang oleh Kementerian PAN dan RB.

Ketua MA, Hatta Ali mengatakan, dalam undang-undang sistem perekrutan hakim memang dilakukan bersama dengan KY. Sedangkan untuk calon hakim, masih ditentukan oleh pemerintah sehingga, seleksi khusus tersebut tidak bisa dilangsungkan.

"Ini belum sepenuhnya dilakukan oleh MA. Dorong saja agar hakim memiliki rekrutmen khusus," kata Ali pada Republika di Jakarta, Senin (30/12).

Menurutnya, Kementerian PAN dan RB yang berwenang atas seleksi tersebut. Apalagi, MA belum memiliki anggaran untuk melakukan. 

Ketua Komisi Yudisial (KY), Marzuki Suparman menambahkan, hakim sudah sepantasnya dianggap sebagai pejabat negara karena memiliki fasilitas khusus yang tidak dipunyai PNS. Menurut dia, proses seleksi hakim harus lebih diperhatikan secara khusus.

"Namun, usulan dari KY masih terbentur di MA. Mereka belum bisa menjalankannya," ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika