Jumat 03 Jan 2014 07:03 WIB

2014, Tahun Transisi Politik Terkeras Bagi Sembilan Negara (1)

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Joko Sadewo
India's Supreme Court says gay sex is a criminal offence
Foto: channel4.com
India's Supreme Court says gay sex is a criminal offence

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Tahun 2014 dikatakan sebagai tahun transisi politik paling keras. Global Post mengatakan, di tahun sekarang ini, setidaknya tercatat, sembilan negara dengan demokrasi akan mulai melakukan transformasi kekuasaan lewat pemilihan umum. 

Sembilan negara tersebut, diantaranya adalah Indonesia. Pemilu sembilan negara ini, dikatakan akan memberikan hasil yang memberi pengaruh politik internasional. Baik dalam soal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi maupun, perubahan perimbangan kekuatan dan keamanan.

Global Post melansir, sembilan negara tersebut antara lain (berdasarkan tanggal dan bulan) adalah: Pertama Afganistan (5 April). Masa transformasi di Kabul membuat internasional gugup. Terutama bagi Amerika Serikat (AS). Sebab di tahun 2014, pemilu di Afganistan bertepatan dengan tahun ditariknya seluruh pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dikomandoi oleh AS.

Kedua adalah Irak (April dan Juni). Tuntas dengan peralihan paksa rezim di Baghdad ternyata tidak memberi kelegaan politik dan keamanan atas negeri itu. Irak semakin dalam menghadapi kengerian sektarian dalam dua tahun belakangan. Perang sipil di Suriah juga mempengaruhi situasi atas Negeri Seribu Satu Malam ini.

Ketiga adalah Afrika Selatan (April dan Juni). Global Post mengatakan, kalau saja bisa dihidupkan mendiang Presiden Afsel Nelson Mandela diharapkan untuk hidup lagi mengurusi peta ras di negeri itu. Dominasi partai penguasa African National Congress (ANC) di masa kepemimpinan Presiden Afsel saat ini, Jacob Zuma dianggap gagal. Kelompok oposisi di Aliansi Demokratik yang dikuasai kulit putih sekarang ini sedang menguasi kursi dan suara mayoritas parlemen. Zuma juga dalam target sebagai tertuduh korupsi.

Keempat adalah India (1 Mei). Partai Kongres India (CPI) punya rival abadi dalam peta politik di New Delhi, yakni Bhartiya Hindu Party (BHP). Pesta demokrasi di India tahun ini dipastikan tidak melibatkan Perdana Menteri Manmohan Sign. Sign sudah harus lengser, dia memimpin India bersama CPI sejak 2004 lalu. BHP belakangan terus meneriaki partai petahana. Periode terakhir Sign, dianggap gagal, mencegah kerusuhan sekterian, dan keamanan domestik di India.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement