REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya berpendapat tidak setuju dengan adanya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD yang menurutnya sebagai suatu kemunduran dalam demokrasi.

"Saya tidak setuju kalau Pilkada langsung dikembalikan lagi ke DPRD, ini kemunduran demokrasi namanya," ujar Bima dalam diskusi di acara pembubaran anggota Panwaslu Kota Bogor, Rabu (8/1). Menurut Bima, Pilkada dikembalikan ke DPRD bukan pilihan yang tepat, karena alasan-alasanya mudah dipatahkan.

Ia mengatakan, besarnya biaya Pilkada langsung bukan menjadi alasan. Karena penggunaan biaya tergantung pada banyak hal. "Kalau kampanye cerdas dan kerja keras bisa jauh lebih murah biayanya," ujar Bima. Dia mengatakan, biaya Pilkada bisa ditekan sehemat mungkin. Seperti Pilkada kota dan kabupaten atau pemilihan gubernur dilangsungkan berbarengan atau digabung.

"Jangan dikira ketika Pilkada dialihkan ke DPRD tidak ada politik uang, justru akan digetok lebih besar," ungkapnya. Bima menyebutkan, yang harus dihaga dan dikawal dalam pelaksanaan kegiatan Pilkada adalah bagaimana warga terlibat dalam proses demokrasi yang baik dan benar.