REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan mengalokasikannya untuk infrastruktur, demi mencapai sumber daya ekonomi baru.

"Tidak bisa dipungkiri perekonomian Indonesia lima tahun ini tumbuh cukup besar. Tetapi yang kami khawatir kebijakan mengenai BBM, karena dari tahun ke tahun bertambah subsidinya sehingga menjadi beban yang luar biasa," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam jumpa pers 'Catatan Awal Tahun: Kepemimpinan Ekonomi Baru 2014' di Menara Kadin, Jakarta, Senin (27/1).

"Kadin tidak mengusulkan dihapuskan subsidi, tapi dialokasikan yang lebih ada manfaatnya. Sekarang sulit mengukur manfaatnya, karena yang banyak menikmati masyarakat yang mampu," tambahnya.

Suryo mengatakan pengalihan subsidi yang tepat sasaran bisa pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, kegagalan kebijakan fiskal di Indonesia terutama bersumber pada kesalahan dalam mengatasi subsidi BBM yang sangat besar jumlahnya. Subsidi BBM merupakan pengeluaraan terbesar di dalam APBN dan mengalahkan pengeluaran untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai, dan sebagainya.

"Status quo kebijakan ini berlangsung cukup lama (2-3 tahun), sehingga menciptakan pemborosan dan struktur APBN yang rapuh. Masalah ekonomi mendesak ditanggapi dengan akrobat politik, sehingga APBN jebol dan impor BBM menguras cadangan devisa," jelasnya seraya mencontohkan harga BBM di negara Filipina yang rata-rata pendapatannya di bawah Indonesia mematok harga bensin Rp 15 ribu per liter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika