REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengaku kecewa dengan pemerintah pusat lantaran mengurangi anggaran perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Menurut Rieke, tahun lalu anggaran untuk pos tersebut nilainya Rp 9,8 miliar. Namun, tahun ini jumlahnya justru dikurangi menjadi Rp 5,5 miliar.
Padahal, kata dia, jumlah TKI yang terkena masalah tiap tahunnya terus meningkat.
"Saat ini saja ada 41 TKI yang sedang menunggu hukuman mati di Arab Saudi," kata Rieke saat menggalang dana di Balai Kota untuk Satinah, TKI asal Ungaran yang divonis hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi, Rabu (26/3).
Dia mengatakan, ke depan mekanisme pembayaran uang sebagai pengganti hukuman mati tak boleh terjadi lagi. Untuk mencegah hal itu, menurut Rieke, perlindungan hukum bagi TKI harus dilakukan sejak di persidangan.
"Di awal persidangan tahun 2007 kan Satinah kurang pendampingan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika