REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik penambahan pengamanan untuk bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo karena dinilai akan mengganggu netralitas Polri.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/4), Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengimbau kepada Polri untuk menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi.

"Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik bahwa Polri berpihak kepada capres tertentu, yakni Jokowi," kata Neta. Menurut dia, belum saatnya penambahan jumlah personel pengamanan untuk Jokowi karena Gubernur DKI Jakarta itu belum ditetapkan secara definitif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai capres.

"Jadwal pendaftaran capres belum dibuka, artinya, Jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDIP dan belum capres untuk pilpres 2014, sehingga pengawalannya belum menjadi tanggung jawab negara," katanya.

Polda Metro Jaya disebut-sebut menggandakan pengawalan dari enam personel menjadi 12 personel. "Sedangkan pengawalan Jokowi sebagai gubernur tentu tidak sebanyak itu," katanya.

Neta berpendapat penambahan pengamanan itu didorong oleh pencapresan Jokowi yang mengakibatkan eskalasi politik yang kian tinggi.

"Bisa jadi hal ini membuat jokowi dan PDIP merasa perlu meminta aparat keamanan melakukan penjagaan secara intens maupun melakukan pengawalan jokowi sebagai capres. Hal itu tidak masalah asal Polri memberi penjelasan secara transparan," katanya.

Jika tidak, menurut dia, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi, sebab penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi.

Dia mengimbau Polri untuk tetap menjaga netralitas selama tahapan Pemilu 2014 berjalan. "Polri diharapkan konsentrasi dan profesional serta independen dalam menjaga stabilitas

Ikuti Whatsapp Channel Republika