REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik penambahan pengamanan untuk bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo karena dinilai akan mengganggu netralitas Polri.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/4), Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengimbau kepada Polri untuk menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi.

"Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik bahwa Polri berpihak kepada capres tertentu, yakni Jokowi," kata Neta. Menurut dia, belum saatnya penambahan jumlah personel pengamanan untuk Jokowi karena Gubernur DKI Jakarta itu belum ditetapkan secara definitif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai capres.

"Jadwal pendaftaran capres belum dibuka, artinya, Jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDIP dan belum capres untuk pilpres 2014, sehingga pengawalannya belum menjadi tanggung jawab negara," katanya.