REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM-- Pemimpin perunding Israel Tzipi Livni, Rabu (2/4), menuduh Palestina 'melanggar komitmen mereka' kepada Amerika Serikat dan Israel dengan rencana mereka untuk menandatangani konvensi internasional, demikian laporan media lokal.
"Mendekati konvensi ini adalah pelanggaran komitmen ... Jika mereka (Palestina) menginginkan satu negara, mereka mesti menyadari bahwa cara untuk melakukannya ialah melalui perundingan," kata Livni, sebagaimana dikutip Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.
Pada Selasa pagi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan ia akan menandatangani permintaan untuk bergabung dengan 15 badan PBB dan kesepakatan internasional sebagai tanggapan atas penundaan Israel untuk membebaskan satu kelompok 26 tahanan Palestina.
Israel pada Juli tahun lalu menyetujui pembebasan 104 tahanan Palestina, di tengah dilanjutkannya pembicaraan perdamaian. Sebanyak 78 tahanan sejauh ini telah dibebaskan. Sisa 26 tahanan mestinya dibebaskan pada Sabtu. Namun Israel menunda pembebasan tersebut tanpa batas waktu, setelah keberatan para menteri sayap-kanan untuk membebaskan 14 tahanan Arab Israel dalam kelompok tersebut.
Pada Senin (31/3), Menteri Luar Negeri AS John Kerry melakukan kunjungan mendadak dan singkat ke Israel guna menyelamatkan pembicaraan Israel-Palestina. Tawarannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ialah Amerika Serikat akan membebaskan mata-mata Israel-Amerika Jonathan Pollard, yang hampir 30 tahun mendekam di penjara AS dengan dakwaan kegiatan mata-mata.
Sebagai imbalannya, Israel setuju untuk membebaskan, selain kelompok terakhir tahanan Palestina, sebanyak 400 lagi tahanan dan menghentikan sebagian pembangunan permukiman Yahudi, untuk memperpanjang pembicaraan perdamaian sampai setelah tenggat 29 April dan mencegah Abbas melakukan tindakan sepihak ke PBB.
Pada Selasa, lembaga pertanahan Israel mengeluarkan tender untuk membangun 700 unit rumah di Jerusalem Timur, wilayah yang dicaplok oleh Israel pada 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika