REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Prihatin dan kecewa dengan terjadinya kisruh ditubuh partai, para kader memasang bendera (PPP) setengah tiang di kantor PPP Depok dan dibeberapa ruas jalan di Kota Depok.
"Ini merupakan bentuk keprihatinan kami atas sikap DPP PPP. Mereka bertindak semaunya tanpa menempuh jalan musyawarah seperti yang diajarkan di dalam agama Islam. Ini menandakan matinya demokrasi di tubuh PPP,'' ujar Nurul Falah Haz, kader PPP Kota Depok, Ahad (20/4).
Nurul mengatakan, seharusnya seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Sikap arogan yang diambil DPP PPP dikatakannya hanya akan memecah belah persatuan di internal PPP.
''Sebuah keputusan harus diambil berdasarkan mekanisme dan AD/ART partai. DPP PPP harus malu dengan kondisi perpecahan yang terjadi di internal PPP saat ini. Seharusnya DPP PPP mengambil kebijakan yang sopan dan tidak melukai kader yang berada di bawah,'' tutur Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Penyelamat Ka’Bah (FORKOMPAK) ini.
Lebih lanjut Nurul mengatakan, pihaknya bukan setuju atau tidak setuju dengan DPP PPP yang telah menyatakan sikap berkoalisi dengan Partai Gerindra. Dikatakannya, PPP boleh saja berkoalisi dengan siapapun asalkan berdasarkan mekanisme dan AD/ART partai.
''Ingat, penentuan koalisi dan lainnya ditentukan dalam Rapimnas dan berdasarkan AD/ART. Kami menilai, apa yang telah dilakukan oleh DPP PPP kemarin bisa dikatakan tidak sah dan illegal, karena tidak melalui Rapimnas dan mekanisme sesuai AD/ART,'' jelasnya.
Sebagai kader di tingkat bawah, dirinya berharap agar persoalan yang saat ini tengah menimpa PPP dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana.
''Kami berharap persoalan ini dapat selesai secepatnya, jangan biarkan konflik terus berlarut. PPP saat ini dalam kondisi yang bangkit, jangan sampai semangat para kader menurun akibat konflik yang terjadi,'' harap Nurul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika