REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI-- Sekitar 500 warga yang terdampak erupsi Gunung Kelud unjuk rasa di kantor Pemkab Kediri, Jawa Timur, menagih janji pemerintah untuk membantu permodalan usaha serta penghapusan utang.
"Kami hanya menagih janji Gubernur, saat di Balai Desa Kebonrejo, untuk membantu masalah kami," kata Lukito, salah seorang orator, saat orasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa.
Ia mengatakan, kondisi para petani sangat resah saat ini, banyak perwakilan dari perbankan yang selalu datang menagih utang. Padahal, secara ekonomi para petani belum pulih benar, setelah musibah erupsi Gunung Kelud. "Kami menangis, kami terus ditagih bank. Kami minta pemerintah peduli," katanya.
Selain resah dengan permintaan pembayaran angsuran bank, pengunjukrasa juga meminta agar mereka juga diberi kemudahan untuk pengajuan modal. Mereka menilai, permintaan mereka cukup masuk akal, mengingat seluruh hasil pertanian rusak akibat erupsi Gunung Kelud. Mereka menderita kerugian cukup besar, sampai ratusan juta rupiah.
Mereka juga mempertanyakan bantuan dan janji dari Gubernur Jatim, yang akan membantu para petani. Bupati, sebagai kepala daerah harusnya juga dengan sigap, untuk membantu warga, dan dengan tegas menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
"Masyarakat bisa lebih mandiri, dan tidak menggantungkan pengajuan pinjaman dari bank," katanya.
Warga yang berunjukrasa itu merupakan petani dari Kecamatan Kepung dan Puncu. Dua daerah itu kondisinya cukup parah saat erupsi Gunung Kelud, 13 Februari 2014. Di daerah itu merupakan salah satu sentra tanaman hortikultura, salah satunya cabai dan saat erupsi terjadi, para petani sudah hendak panen.
Kementerian pertanian pascabencana erupsi Gunung Kelud menyebut kerugian pada lahan pertanian mencapai Rp377,54 miliar, dengan tanaman pertanian seperti padi, jagung, sampai tanaman perkebunan. Gubernur Jatim Soekarwo juga pernah mengadakan dialog langsung dengan para petani, dengan menghadirkan otoritas jasa keuangan (OJK) pada 8 maret 2014 di Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
Pemerintah pernah berjanji untuk membantu warga, seperti masalah untuk perbaikan rumah serta pertanian. Bahkan, Gubernur juga pernah berjanji membantu para petani untuk masalah kredit mereka. Dalam aksinya, warga juga membawa berbagai macam poster yang isinya tuntutan, sepertti "Kami butuh modal usaha", "Jangan bangga dulu bos, urusan Kelud belum selesai", "Selesaikan rekonstruksi dan rehabilitasi", dan sejumlah tulisan lainnya.
Massa juga membawa berbagai macam hasil bumi yang merupakan tanaman hortikultura, seperti tanaman cabai, tomat, dan sejumlah tanaman lainnya. Aksi itu mendapatkan kawalan yang cukup ketat aparat dari Polres Kediri serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri. Massa juga menolak ketika diminta perwakilan untuk dialog, dan meminta dialog dilakukan di hadapan massa tidak di dalam ruangan.
