REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON-- Amerika Serikat Rabu menyerukan resolusi damai untuk ketegangan politik di Thailand dan pemilu baru setelah pengadilan konstitusi negara itu menolak perdana menteri dan sembilan menteri karena penyalahgunaan kekuasaan.
Washington mengikuti secara erat perkembangan-perkembangan setelah pengadilan memecat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari kekuasaan, dan memutuskan dia telah bertindak secara ilegal memindahkan seorang pejabat tinggi keamanan pada tahun 2011.
"Kami terus mendesak semua pihak untuk menyelesaikan ketegangan politik di Thailand dengan cara damai dan demokratis sehingga rakyat Thailand bisa memilih kepemimpinan politik mereka yang pantas," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki.
"Sesuai dengan cita-cita demokrasi Thailand, resolusi harus termasuk pemilu dan satu pemilihan pemerintahan."
Sembilan menteri kabinet yang mendukung keputusan untuk memindahkan Thawil Pliensri juga dilepaskan dari status mereka. Para pengamat mengatakan, keputusan pengadilan tidak akan meredakan kekacauan politik Thailand yang berkepanjangan, dan kekhawatiran lebih lanjut adalah bentrokan-bentrokan di jalan-jalan Bangkok dengan kerajaan masih terpecah secara tajam.
