REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DI Yogyakarta menyerahkan satu tersangka pengemplang pajak asal Kota Yogyakarta bernisial PEC ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta, Senin (19/5).
PEC diduga mengemplang pembayaran pajak pada 2004 dan 2005 sebesar Rp 1,2 Miliar. Tersangka yang berprofesi sebagai penulis buku, pembicara dan pengusaha nasional tersebut saat ini mendekat di Rumah Tahanan Wirogunan Yogyakarta.
"Kita memiliki komitmen serius dalam perkara penanganan perpajakan. Hal ini agar pembayaran pajak benar-benar dipatuhi," ujar Kepala Kejati DIY, Sujadi saat konferensi pers di kantor Kejati DIY, Jumat (23/5).
Kasus ini menurutnya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. PEC dikenai Pasal 39 ayat 1C UU no 16 tahun 2009. Tersangka tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh pada 2004 dan 2005 melalui SPT tahunan dan PPh perorangan.
Sebelumnya, Kanwil DJP DIY sudah menangani dua perkara pengemplangan pajak. Keduanya sudah mencapa keputusan ingkrah di pengadilan. Kedua kasus ini adalah PT MCK dengan terdakwa Singgih Yuniarto dan PT TPS dengan terdakwa Purohatu.
Menurut Jaksa Kejati DIY, Petrus Sadiyo, kedua perusahaan ini bergerak dibidang event organizer dan terbukti tidak menyetorkan pajak. "Jumlah pajak terhutang untuk PT MCK sebesar Rp 513 juta dan PT TPS sebesar 141 juta. Keduanya sudah diputus bersalah di pengadilan," katanya.
Singgih diputus kurungan 6 bulan penjara dengan denda Rp 1,026 Milyar subsider kurungan dua bulan penjara. Sedangkan Purohatu diputus kurungn 6 bulan penjara dengan denda Rp 283 juta subsider 1 bulan penjara.
Direktur Intelejen dan Penyidikan DJP Kementrian Keuangan, Yuli Kristiyono mengatakan, pihaknya terus secara konsisten melakukan upaya hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. "Ini upaya kami untuk membangun kepatuhan wajib pajak. Harapannya penerimaan pajak meningkat sehingga pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur meningkat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika