REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa Bangsa mengimbau Presiden Suriah Bashar al-Assad yang terpilih kembali, Rabu, untuk mengutamakan rakyatnya setelah para pihak bertikai selama tiga tahun mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan PBB untuk akses kemanusiaan yang lebih besar.
Sekitar 9,3 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan, dan 2,5 juta telah melarikan diri, menurut PBB.
Kepala bantuan PBB, Valerie Amos, mengatakan pada konferensi pers bahwa sekitar 241.000 orang masih terjebak di daerah terkepung kebanyakan oleh pasukan pemerintah.
Ketika Bashar terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga dengan hampir 89 persen suara diumumkan, Rabu, Amos mengatakan: "Jika saya mampu berbicara dengannya sekarang, saya akan mengatakan 'Utamakan kepentingan rakyat Suriah."
"Jika Anda menempatkan orang-orang Suriah lebih dulu, maka saya pikir sisanya berkurang dari itu dalam hal kemampuan kita untuk memastikan orang-orang bisa makan dengan benar, bahwa mereka memiliki cukup air, bahwa mereka memiliki sanitasi yang layak, dan bahwa mereka memiliki kesehatan yang baik," kata Amos.
Amos mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB pada Februari bertujuan untuk mendapatkan akses bantuan yang lebih besar telah gagal.
Itu secara hukum mengikat, tetapi tidak berada di bawah Bab Tujuh Piagam PBB, yang akan membuat ditegakkan dengan tindakan militer atau sanksi-sanksi ekonomi.
Para anggota dewan yang memiliki hak veto - Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok - sedang mempertimbangkan tindak lanjut resolusi yang dirancang oleh Australia, Luksemburg dan Yordania itu. Namun, Rusia telah memperjelas itu bertentangan dengan teks Bab Tujuh Piagam PBB.
"Masalahnya adalah implementasi dan membuat perintah pelaksanaan," kata Amos tentang resolusi Februari.
Dia mengisyaratkan pada April, bahwa tindakan kuat dewan dibutuhkan, dan mencatat bahwa sebelumnya resolusi Bab Tujuh harus diadopsi untuk mendapatkan akses bantuan di Somalia dan Bosnia.
Pada Rabu, ia mengutip tindakan dewan khusus untuk mendapatkan akses bantuan di Bosnia dan Libya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika