REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Prabowo-Hatta mendukung adanya jilbab di seragam polisi wanita (Polwan) dalam institusi Polri. Kini pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan jilbab polwan.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Sarifudin Sudding mengatakan, tentunya akan ada sinkronisasi kebijakan kalau memang jilbab merupakan tuntutan para polwan dan ada aturan yang di instansi tersebut, maka pihaknya siap mendorong Polri.

"Pastinya kami akan mengkaji rencana peraturan itu, kalau memang kebutuhan mereka, akan kami dorong untuk diimplementasikan," kata Sarifudin saat dihubungi Republika, Kamis (12/6).

Dia mempertanyakan, apa alasan Polri tidak memberlakukan penggunaan jilbab polwan selama kondisi itu tak menganggu kinerja kepolisian. Namun, Jokowi-JK dinilai taat aturan selama ada kebijakan dasar yang dapat dipertimbangkan.

"Apa pun itu, untuk Polri dan TNI, selama ada kebutuhan dan peraturannya, siap kami dorong," ujar dia.

Jubir Pemenangan lainnya, Abdul Kadir Karding menambahkan, sebagai calon pemimpin mendatang, Jokowi-JK pasti akan meminta Polri untuk membuka ruang kebijakan jilbab itu. Sebab, dia menilai, itu masalah hak asasi manusia.

Sejumlah kebijakan yang diupayakan nanti di kabinet kepemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, akan membentuk nilai-nilai keagamaan yang kuat sehingga menjadi sistem. Meski Indonesia mayoritas Islam, namun tak menjadi formalitas semata.

"Saya lebih melihat, bagaimana membentuk nilai yang baik dari unsur agama, lalu diterapkan. Bukan hanya menganut sistem beragama tapi nilainya tidak berlaku," kata Karding.

Ikuti Whatsapp Channel Republika