REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Aru, Maluku, akan memantapkan kinerja panitia pemungutan kecamatan (PPK) dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014.
"Kami akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada 10 PPK dijadwalkan pada pekan depan," kata Komisioner KPU Kepulauan Aru, Yosudarso Labok, saat dikonfirmasi di Ambon, Rabu.
Bimtek ini dimanfaatkan agar PPK bekerja sesuai ketentuan perundang - undangan sehingga tidak diproses hukum tim pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
"Pilpres harus sukses, baik penyelenggaraan maupun hasilnya karena ini momentum menentukan masa depan Indonesia periode 2014 - 2019, sekaligus menunjukan bahwa penyelenggara (KPU) bekerja profesional sehingga tidak diproses hukum," ujarnya.
Dia mengakui, pemantapan PPK ini juga berkaitan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan Pileg pada 9 April 2014. Berdasarkan hasil evaluasi, tiga PPK dipecat karena dinilai kurang bertanggung jawab. Tiga PPK itu terdiri dari dua di kecamatan Aru Utara Tengah dan satu lainnya di kecamatan Aru Tengah.
Disinggung daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres, dia menjelaskan, sebanyak 60.318 pemilih, sedangkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pilpres, tercatat 62.048 orang.