REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi menyatakan, beberapa hari menjelang pilpres, ada empat potensi kecurangan yang harus diantisipasi. Publik dan timses harus merespon hal ini untuk menjaga demokrasi Indonesia.

Pertama adalah kesiapan dan profesionalitas penyelengara pemilu. Berkaca dari penyelenggaraan pileg lalu, potensi kecurangan diprediksi akan lebih massif dibandingkan dengan pelaksanaan pileg lalu. "Ini disebabkan semua struktur penyelenggara sulit untuk tetap netral," ujarnya kepada Republika, Senin (7/7).

Pada kondisi ini kecenderungan terjadi simbiosis mutualisme, antara timses dengan penyelenggara pemilu terjadi disemua tingkatan. Praktik politik uang sangat dimungkinkan terjadi.

Kedua, struktur birokrasi yang dibawahi oleh timses capres di tingkat provinsi hingga struktur terkecil di tingkat RT/RW. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu capres mengkondisikan ketua timses di provinsi hingga kabupaten/kota adalah kepala daerah yang berasal dari partai koalisinya.

Ketiga, manuver oknum institusi keamanan dari tiga institusi terkait (TNI, Polri, BIN). Langkah ini dilakukan baik sistematis maupun tidak sistematis dilakukan mengikuti irama politik yang terjadi dan terkondisikan. Sampai saat ini, institusi keamanan nampak belum sepenuhnya menjalankan komitmen netral dan menjaga jarak dari politik praktis.

Keempat, praktik politik uang yang melibatkan jual beli suara. "Ini melibatkan unsur masyarakat dalam melakukan mobilisasi publik. Langkah ini disinyalir melibatkan unsur birokrasi dan oknum aparat keamanan," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika