REPUBLIKA.CO.ID, MOSUL -- ISIS kini mengendalikan kota Mosul di Irak. Mereka menargetkan masjid dan kuil-kuil bersejarah di kota tersebut. Bangunan terakhir yang mereka targetkan adalah the Crooked Minaret, sebuah menara berusia 840 tahun.
Sidney Morning Herald melaporkan para pejuang ISIS berbaris menuju menara tersebut. namun, para warga segera melindunginya. Para penduduk yang tinggal di dekat bangunan tersebut segera berkumpul dan duduk di tanah. Mereka mengaitkan tangan mereka satu sama lain untuk membentuk rantai manusia.
Saksi mendengar warga mengatakan, “Jika kalian meledakkan menara ini, kalian harus membunuh kami juga.” Para militan ISIS kemudian mundur.
ISIS, yang terdiri dari kaum Sunni, menyerbu Irak dan bertindak sebagai penyelamat bagi warga Mosul yang diperintah pemerintah Suriah yang ditakuti di Baghdad. Namun, para warga justru melihat tindakan kelompok ini bersifat radikal, bahkan kepada kaum Sunni setempat.
Para pejuang mengusir semua umat Kristen dan menandai rumah mereka dengan huruf N yang berarti Nazarene. Mereka juga menerapkan hukum syariah dan meminta perempuan mengenakan jilbab hingga seluruh wajah, tidak keluar rumah tanpa saudara laki-laki, dan melarang mereka menggunakan parfum.
Untuk menimbulkan kengerian warga, mereka menargetkan kuil dan masjid yang dipegang teguh oleh kaum Sunni setempat. Selama dua pekan terakhir, para ekstremis itu memulai tindakan brutal mereka untuk membersihkan Mosul dari apapun yang berseberangan dengan paham radikal Islam.
Para militan menargetkan masjid yang dihormati oleh kaum Sunni lain dengan alasan didedikasikan untuk tokoh agama terkenal. Di mata mereka, ini adalah pelanggaran terbesar dalam Islam karena mendorong ibadah kepada selain Allah SWT.
Pada Senin (28/7), ISIS menghancurkan Masjid Nabi Jirjis yang dibangun abad 14 dengan pemakaman kaum Quraisy. Tanggal 25 Juli, mereka menghancurkan makam Nabi Yunus di Mosul yang dibangung abad 8 SM. Warga percaya bahwa Nabi Yunus AS yang bertahan ditelah ikan paus dimakamkan di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika