REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini berkampanye di Provinsi Lampung. Saat kampanye di lapangan Karang Endah, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Jokowi juga mensosialisasikan program tiga kartu kepada masyarakat di Lampung Tengah.
Salah satu yang dikampanyekan Jokowi adalah Kartu Pra-Kerja. Jokowi mengatakan, ke depan pengangguran mendapat insentif, namun harus dididik terlebih dulu, agar memiliki keterampilan untuk memasuk lapangan kerja.
"Nanti pengangguran dapat insentif tapi harus dididik agar dapat kerja," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih didampingi Ibu Iriana Jokowi.
Belakangan, Kartu Pra-Kerja yang diwacanakan oleh Jokowi dinilai tidak realistis. APBN belum tentu mampu menyediakan anggaran untuk menggaji para pengangguran.
Namun, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin menilai, pengkritik Kartu Pra-Kerja hanya memahami dengan pendekatan uang. Padahal, kalau dilihat secara komprehensif, kebijakan Kartu Pra-Kerja ini tidak melulu bicara soal dana.
"Kebijakan ini menyangkut dengan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan, skill, berkualitas dan memiliki daya saing," ungkap juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily dalam pesan singkatnya kepada Republika, Jumat (8/3).
Ace berkeyakinan dengan kebijakan Kartu Pra-Kerja ini, Jokowi menginginkan SDM baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu prakerja. Sementara soal anggaran dari kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua hal.
Pertama, kata Ace, skema anggaran negara. Sebetulnya, pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di berbagai Kementerian. Terutama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKMK untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain.
"Dengan Kartu Pra-Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," tuturnya.
Kedua, sambung Ace, pihaknya juga akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap pakai. Dunia usaha dan industri bisa dilibatkan untukmempersiapkan SDM yang dibutuhkan mereka.
"Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri," tambahnya
Jokowi dan Kartu-Kartunya
Ikuti Whatsapp Channel Republika