REPUBLIKA.CO.ID, BETHLEHEM -- Para pemimpin Palestina akan mengejar upaya diplomatik di Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri dekade panjang blokade Israel terhadap Gaza.
Ma'an News Agency mengabarkan seorang pejabat senior Fatah, Nabil Shaath, mengatakan pertama-tama PLO akan mengajukan permohonan kepada DK PBB pada 15 September mendatang guna menuntut menarik para pemukim Israel dari tanah Palestina.
Kemudian Liga Arab dijadwalkan bertemu pada 5 September dengan PLO. Bahasan yang akan dilakukan terkait bagaimana mendukung langkah tersebut
Jika permintaan itu ditolak, laporan tersebut menulis, pihak PLO akan membawa kasus tersebut ke Pengadilan Pidana Internasional guna menuntut dan menahan pejabat senior Israel seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanana Pertahanan Moshe Ya'alon. Dikarenakan mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran perang yang menewaskan lebih dari dua ribu warga Palestina.
"Kami akan membawa kasus ini ke ICC dan ini tergantung pada respon DK PBB atas permintaan kami," kata Shaath. Terkait masalah ini, para petinggi politik Plaestina tengah membahasnya.
Direncanakan delegasi Palestina dan Israel akan bertemu kembali bkedepannya guna membahas isu-isu lainnya lebih dalam.
Kesepakatan gencatan senjata permanen yang diparakarsai oleh Mesir mulai berlaku pada pukul 16.00 GMT, sebagaimana kesepakatan ini mengakhiri pertempuran yang mengerikan. Dimana pertemuran berdarah yang berlangsung selama 51 hari dan menyebabkan ribuan warga Palestina meninggal dunia.
Shaat mengatakanm Israel menerima kesepakatan gencatan senjata tanpa dimiliterisasi Hamas, mengingat tekanan dari Amerika Serikat. Setidkanya lebh darin 2.140 warga Gaza meninggal dunia dan hampir 11 ribu lainnya mengalami luka-luka. Yang mana mayoritas para korban adalah warga sipil, termasuk anak-anak, wanita dan kaum manula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika