REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Usulan tim hukum Jokowi-JK yang meminta adanya pemisahan antara lembaga kejaksaan dari jajaran pemerintahan, tidak mendapat tanggapan. Gagasan tersebut muncul agar pemberantasan korupsi dapat lebih optimal.

Kepala Staf Kantor Tim Transisi, Rini Soewandi mengatakan, saat bertemu dengan Menkopolhukam kemarin, ia tak membahas adanya pemisahan lembaga. Pihaknya belum menerima masukan itu sebagai kajian dalam arsitektur kabinet Jokowi-JK.

“Belum, belum ada,” kata Rini kepada Republika, Selasa (9/9).

Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto menambahkan, timnya memang tidak berencana melakukan perubahan dalam struktur lembaga dan kebinet pemerintahan secara besar-besaran. Selain itu, ia juga tidak tahu munculnya rekomendasi tersebut dari tim Jokowi-JK.

Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) menyatakan, belum mendengar adanya kabar kejakasaan akan dipisah dari jajaran pemerintah. Lagipula, ia menegaskan, tak perlu adanya perubahan terlalu besar dalam lembaga dan kebinet karena menyulitkan proses adaptasi.

Sebelumnya, Kuasa hukum tim Jokowi-JK, Ahmad Rifai, menilai perlu terobosan untuk memberantas korupsi. Upaya itu dilakukan dengan memisahkan kejaksaan dari pemerintahan.

“Mestinya kejaksaan terpisah dari pemerintahan seperti halnya Mahkamah Agung. Buktinya, kinerja MA lebih bagus saat tidak tergabung dalam pemerintahan,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika