REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Tony Abbott akan menjalankan roda pemerintahan Australia dalam sepekan ini dari perkampungan warga Aborigin di daerah Arnhem Land di Wilayah Utara.
Ia akan mengunjungi daerah-daerah terpencil sebagai bagian dari komitmen kuatnya dalam menangani isu-isu terkait keterbelakangan warga Aborigin. Padahal, pekan ini juga Australia bersiap untuk mengirim kekuatan militernya ke Irak untuk menghadapi kelompok teroris ISIS.
Pada Senin (15/9), PM Abbott akan blusukan ke peternakan di daerah Gumatj, serta ke lokasi yang direncanakan sebagai areal tambang dan sebuah lokasi pengolahan kayu. Ia tiba di Arnhem Land hari Minggu sore dan mendapat sambutan adat Yolngu di perkampungan Yirrkala.
PM Abbott diperkirakn tidak akan mengumumkan suatu rencana besar selama "blusukan" ke daerah itu, dan ia menyatakan akan lebih banyak mendengar aspirasi warga. Pemerintah Australia saat ini melakukan dialog dengan komunitas Aborigin mengenai cara-cara terbaik menyelesaikan tinggi angka pengangguran di wilayah itu.
Perusahaan terbesar yang beroperasi di wilayah ini adalah pengolahan aluminium milik Rio Tinto, namun kini sementara menghentikan produksinya. "Kita bisa berbuat sesuatu di sini dengan menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat di Arnhem Land," kata PM Abbott.
Djambawa Marawili, anggota Dewan Penasehat Isu Aborigin pada kantor Perdana Menteri, mengatakan keputusan PM Abbott datang dan tinggal di Arnhem Land menunjukkan komitmennya bagi pembangunan wilayah itu.
Sebelumnya, mantan PM Julia Gillard dan Kevin Rudd juga pernah mengunjungi wilayah paling utara di Australia tersebut.
Namun berbeda dengan pendahulunya, PM Abbott akan tinggal selama seminggu dan menjalankan roda pemerintahan dari daerah terpencil tersebut.
Salah seorang tetua Aborigin, Yunupingu menyambut baik langkah PM Abbott ini.
"Kami ingin bekerja sama dengan perdana menteri, bersama suku Aborigin lainnya di wilayah ini, dan menunjukkan betapa kami masih harus berjuang di salah satu bagian Australia ini," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika