REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah kalangan berencana melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari WIB.  

Dasar gugatan adalah pilkada melalui DPRD dinilai telah memangkas hak rakyat dalam demokrasi yang sebelumnya diakomodir dalam pilkada langsung.  

Pengamat politik Said Salahuddin menyatakan bahwa sejumlah putusan MK antara lain Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, sebenarnya memberi gambaran bahwa teknis pelaksanaan pilkada tidak tunggal melalui demokrasi langsung semata, melainkan juga demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.  OLeh karena itu pilkada langsung maupun pilkada lewat DPRD, sama-sama konstitusional.  

"Cuma, mana cara yang mau kita pilih? Nah, pilihan itu ada di pembentuk UU, sebagai kepanjangan tangan rakyat. UU dibentuk oleh DPR, dibahas bersama pemerintah. Pemerintah, presiden dipilih oleh rakyat.  DPR dipilih oleh rakyat.  Maka mereka adalah pembentuk UU yang diberi keleluasaan untuk mengatur caranya," kata Said kepada Republika seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9).

Said menjelaskan, apabila pembentuk UU menghendaki pilkada melalui DPRD, tidak bisa disimpulkan keputusan tersebut tidak konstitusional (inkonstitusional).  "Tapi, bisa kita katakan itu tidak sepenuhnya dikehendaki oleh rakyat.  Karena ternyata ada juga rakyat yang menghendaki pilkada langsung, termasuk saya di antaranya.  Saya masih merasa pilkada langsung relevan, tapi tentu saja perlu disempurnakan dengan aturan-aturan baru yang lebih tegas dan menutup ruang-ruang praktek penyimpangannya," ujar Said.  Lantas, mengapa rakyat menolak secara keras keputusan Rapat Paripurna kemarin?

Said menyebut persoalan mendasar ada pada kredibilitas lembaga maupun anggota DPRD.  Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD belum tumbuh.  Menurut Said, DPRD beserta anggotanya dinilai memiliki kinerja yang belum baik, belum sungguh-sungguh merepresentasikan rakyat dan alasan-alasan lainnya.  

"Kalau kepercayaan publik kepada DPRD sudah tinggi, DPRD-nya sudah baik, saya kira perdebatannya tidak sepanas sekarang.  Jadi, kita setuju pilkada langsung didukung oleh rakyat, tapi juga bukan berarti yang dipilih DPRD tidak ada dukungan dari rakyat," kata Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika