REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan, Amir Uskara akan melakukan evaluasi terhadap kader-kadernya yang berseberangan dengan dirinya atau yang mendukung Suryadharma Ali (SDA).
"Selama ini, PPP Sulsel kondusif dan baik-baik saja, tetapi beberapa pekan terakhir ini justru sebaliknya setelah SDA datang ke Makassar," ujarnya di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, salah satu penyebab tidak kondusifnya kepengurusan PPP di Sulsel karena adanya surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menurut dia sudah dipecat sebagai ketua umum.
SK yang dikeluarkannya itu terkait pengangkatan salah satu pengurus PPP Sulsel yakni Taufik Zainuddin sebagai ketua DPW menggantikan dirinya yang dipecat oleh SDA.
"Suryadharma Ali itu sudah bukan ketua umum dan tidak berhak lagi mengambil keputusan-keputusan terkait masalah partai. Kisruh di pusat dibawa ke daerah dan ini tidak benar," katanya.
Sedangkan Taufik Zainuddin yang disebutnya sebagai pemecahbelah kader di Sulsel juga akan segera diberikan sanksi tegas olehnya berdasarkan aturan partai yang berlaku.
"Saya akan evaluasi. Kalau kesalahan membuat partai terbelah harus dicegah dengan ketegasan. Sanksi tidak sampai pemecatan tetapi harus tetap ada. Misalnya sanksi teguran," jelasnya.
Menurut Amir, sikap politik yang dilakukan Taufik dan kelompoknya dikategorikan sebagai tindakan memecah belah kesolidasi partai karena Taufik menerima surat keputusan (SK) dari mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai Ketua DPW PPP Sulsel.
"Taufik cs menerima SK itu karena banyak perkembangan dan dinamika selama saya di Jakarta. Ini tentu perlu evaluasi dengan adanya kader seperti ini. Kalau tidak ada sanksi bahaya juga," terangnya.
Dia menambahkan, konsolidasi DPW yang sudah dilakukannya dihadiri 26 dari 32 pengurus aktif yang ada. Pihaknya disebut siap merangkul kembali pengurus yang selama ini berseberangan.
"Banyak juga yang cuma ikut-ikutan dan saya mengerti hal itu. Kita coba menyatukan kembali dan sanksi sesuai dengan kadar pelanggarannya," sebut anggota DPR-RI yang baru dilantik itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika