REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Tomafi, mengatakan perlu adanya satu komunikasi dalam menetapkan pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan.

Menurutnya, pembagian alat kelengkapan dewan selalu memperhatikan keberadaan fraksi dalam Koalisi Merah Putih. Alangkah baiknya, katanya, jika seluruh fraksi dilibatkan dalam penyusunan alat kelengkapan dewan. Karena menurutnya, yang menjadi niat awal adalah memperkuat institusi DPR, bukan fraksi atau personal.

"Lebih bagus, wacana semua fraksi dapat pimpinan alat kelengkapan dewan," kata Arwani, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/10).

Ia berharap dinamika yang terjadi dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR berakhir. Karena pada prinsipnya, alat kelengkapan dewan harus memperkuat institusi DPR. Dalam hal ini, harus melihat sejauh mana memaksimalkan potensi yang ada di DPR.

Terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, Arwani mengatakan hal itu bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu, sebelum membaginya dalam sistem paket. Jika tidak ada kata sepakat dalam musyawarah, maka menurutnya ada cara lain yang sudah diatur dalam undang-undang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika