REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi Partai Nasdem HM Prasetyo saat ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat Jaksa Agung di saat terpilih menjadi legislator DPR RI periode 2014-2019. Kondisi ini disinyalir bakal mengganggu upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Jokowi tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. Jaksa Agung harus berintegritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan,” papar Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, Selasa (28/10).

Menilik sosok Prasetyo, ICW menilai ia tidak tepat untuk dijadikan Jaksa Agung. Pasalnya, jelas Ade, selama di korps adyaksa, tidak ada prestasi besar yang ditorehkan.

“Terlebih lagi saat ini ia sudah menjadi politisi, maka konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara,” tegas Ade.

Ia memprediksi, ujung-ujungnya lembaga Kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakan hukum yang obyektif dan adil akan mustahil dicapai.

Untuk menghindari hal tersebut, ICW memperingatkan agar Jokowi sangat hati-hati dalam memilih posisi Jaksa Agung.

“Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antarpartai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa,” papar Ade.

Ikuti Whatsapp Channel Republika