REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil ketua MPR RI mengatakan bahwa koalisi Indonesia hebat atau KIH tidak fair dengan membentuk DPR tandingan.

Menurutnya, koalisi merah putih selalu meminta nama –nama anggota mereka yang akan dijadikan atau dimasukan kedalam komisi. Namun, KIH tidak pernah memberikannya kepada pimpinan.

"Kita sudah empat kali meminta nama-nama dari KIH untuk dimasukan kedalam komisi. Tapi tidak pernah kasih. Giliran kita sudah bentuk mereka tidak terima dan bikin tandingan, kan enggak fair," kata Wakil ketua MPR, Mahyudin kepada Republika di Bandung, Sabtu (1/11).

Menurut Mahyudin, apabila KIH memberikan nama-nama tersebut, pasti KMP akan mempertimbangkan anggota dewan dari KIH untuk masuk di komisi, walaupun hanya sebagai anggota. "Paling tidak ada musyawarahlah, kan ketemu. Tapi ini kan tidak," ujarnya.

Selain itu, kata Mahyudin, pemilihan pimpinan DPR yang ada saat ini dianggap menurut hukum. Karena sudah sesuai dengan UU MD3 dan tata tertib DPR. Sehingga, apapun keputusannya harus diterima.

Karena itu, Mahyudin menyangkal pendapat KIH bahwa KMP dianggap sebagai koalisi diktator karena tidak mengakomodir pendapat mereka.

"Otoriter bagaimana, apa yang dilakukan oleh KMP kan sesuai UU dan tata tertib. Kecuali KMP memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, baru bisa dibilang otoriter," jelasnya.

Walaupun begitu, Mahyudin tidak ingin mengatakan bahwa pimpinan DPR versi KIH illegal. Yang terpenting bagi dia adalah semua elemen dewan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Karena itu, sikap kedewasaan dewan harus ditunjukan agar tidak menggangu jalannya roda pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika