REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan jebol. DPR pun meminta Pertamina untuk menutup lubang tersebut .

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Pertamina Ali Mundakir berpendapat bahwa permintaan untuk "menalangi" kuota BBM harusnya datang dari pemerintah, bukan dari DPR. Setelah Pertamina melaporkan realisasi konsumsi BBM, baru pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan apakah akan menambah kuota atau tidak.

"Kuota ini kan ditetapkan dalam APBN. Nah kalau sudah habis, kan kita harus tetap ikut apa yang sudah diatur di APBN," jelas Ali kepada Republika, Jumat (28/11).

Ali menambahkan, bila nanti pemerintah memutuskan penambahan kuota, maka Pertamina tinggal menjalankannya saja. Ali mencatat, berdasarkan pantuan penyaluran harian dalam sebulan terakhir, terjadi peningkatan konsumsi harian BBM bersubsidi yaitu Premium dari semula 81.500 kilo liter per hari menjadi sekitar 87 ribu kilo liter per hari atau naik sekitar 7 persen.

Serta solar dari 44.500 kilo liter per hari menjadi sekitar 47 ribu kilo liter per hari atau naik sekitar enam persen. Tren kenaikan tersebut juga pernah terjadi pada saat menjelang pengumuman kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2013.

Untuk itu, Ali melanjutkan, Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan pasokan BBM bagi masyarakat tetap aman diantaranya dengan membentuk Posko Satgas Kenaikan Harga BBM di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Region Pertamina untuk memantau dan memastikan kehandalan pasokan BBM.

Untuk memastikan keamanan dan kelancaran masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi, Pertamina juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI untuk pengamanan SPBU dan objek vital lainnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika