REPUBLIKA.CO.ID, Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menilai Perppu Pilkada adalah sarana yang menyelamatkan muka SBY dengan catatan Perppu itu harus tuntas menjadi Undang-Undang.
Karena pertimbangan itulah SBY dinilainya bakal menempuh segala cara agar reputasinya tidak buruk, termasuk kesepakatan dengan KMP sejauh Perppu akan didukung. SBY sendiri, kata Denny, telah membeberkan kesepakatan yang rahasia itu kepada publik lewat akun twitternya untuk dikutip media secara luas. Menurut dia, itu menunjukkan begitu bangganya SBY dengan kesepakatan itu.
"Namun kabar Munas Golkar menolak Pilkada Langsung telah mengusiknya. Kini SBY seolah dipermalukan begitu saja oleh pemimpin KMP, seolah habis manis sepah dibuang. SBY seolah tak dianggap penting lagi," nilai Denny.
Denny menilai, ini adalah blunder paling fatal bak memakan bangkai kawan seperjuangan. Padahal, kata Denny, SBY masih cukup kuat dan dicintai rakyat untuk ikut bereaksi. Alasan keempat, kemungkinan PAN di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa yang tak akan meninggalkan SBY, lantaran Hatta merupakan orang yang berhasil membawa SBY ke KMP.
Denny menganalisa, jika Hatta membawa PAN dan Demokrat mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk isu Pilkada Langsung, atau isu lainnya, posisi KMP bisa berbalik minoritas di parlemen. Perlawanan Hatta dan SBY (Demokrat) atas KMP sangat kuat karena mereka menentukan apakah KMP akan mayoritas atau minoritas di parlemen.
"Jika KMP menjadi minoritas di parlemen, tak ada lagi gigi KMP yang membuatnya ditoleh oleh rakyat ataupun pemerintah," papar Denny.
Alasan kelima, kata Denny, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak akan diam, karena jika Perppu Pilkada Langsung ditolak maka semua proses Pilkada 2015 akan rusak. "Akan terjadi kekacauan tata negara karena terjadi kevakuman hukum. Perppu ditolak, sementara UU lama sudah dibatalkan," tuturnya.
Terlebih, lanjut dia, sudah lebih dari 200 kepala daerah pada 2015 akan selesai masa jabatannya, tapi Pilkada tak bisa dilakukan karena ada kevakuman hukum. Posisi ini dipandang akan menyulitkan Jokowi.
Denny berpendapat jika Munas Golkar yang digelar kubu Agung pada Januari dihadiri mayoritas perwakilan DPD, pemerintah dan publik bisa berbalik mendukung kubu Agung. Oleh karena itu, Denny menilai keputusan Golkar melalui Munas Bali yang ingin mengembalikan Pilkada Langsung kepada DPRD justru akan menghancurkan KMP sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika