REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP berharap pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya terhenti pada kesepakatan mendukung Perppu Pilkada.

PDIP berharap ada kerjasama yang lebih luas antara Demokrat dan pemerintahan Jokowi dalam jangka panjang.

"Pertemuan tersebut semoga menjadi pintu masuk menjalin kerja sama politik yang lebih komprehensif," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah saat dihubungi wartawan, Selasa (9/12).

Basarah percaya SBY memahami beban yang diemban Jokowi dalam memimpin pemerintahan nasional. Menurutnya, SBY memiliki kehatusan mendukung Jokowi membangun pemerintahan nasional yang baik dan efektif.

"Sebagai seorang negarawan SBY seharusnya ikut membantu Presiden Jokowi," ujarnya.

Basarah mengatakan meskipun Demokrat tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi, bukan berarti peluang kerjasa politik tertutup. PDIP optimistis dukungan Partai Demokrat terhadap Presiden Jokowi bakal menguatkan sistem presidensial yang pernah dikampanyekan SBY.

"Tentu saja dukungan politik yg bersifat konstruktif dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR," katanya.

Basarah juga tidak menutup peluang soal kemungkinan ditariknya kader Demokrat ke dalam pemerintahan Jokowi. Menurutnya penyelesaian persoalan bangsa yang kompleks membutuhkan kerjasama antar kekuatan politik nasional.

"Peluang kerjasama dalam pemerintahan selalu terbuka karena cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan Partai Demokrat ke depan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika