REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakri mengatakan akan menepati komitmen yang dibuat dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.
Sikap ini diambil partainya karena melihat tingginya keinginan masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung.
"Setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan Pilkada Langsung, Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," tulis Aburizal di akun twitternya, Selasa (9/12).
Pada Munas Bali beberapa waktu lalu sebagian besar peserta Munas menolak Perpu Pilkada langusng lantaran dianggap bertentangan dengan Pancasila sila ke-empat. Karena platform Partai Golkar kata dia yang berjuang atas dasar prinsip-primsip Pamcasila.
"Kita tahu di dalam sila ke-4 Pancasila,disebutkan ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Karena itu, peserta Munas beranggapan bahwa yamg paling cocok dengan sila ke-4 tersebut adalah Pilkada melalui perwakilan, yaitu DPRD," ujarnya.
Usai Munas Bali beberapa hari lalu, banyak pihak yang mengkritik kebijakan Golkar yang menolak untuk mendukung Perpu Pilkada. salah satunya adalah oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menganggap Golkar ingkar lantaran pernah menandatangani kesepakatan untuk mendukung Perpu Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika