REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Puspol Indonesia, Ubedillah Badrun, menyatakan perubahan sikap politik Golkar terkait Pilkada langsung menunjukan tiga hal penting.

Pertama, jelasnya, argumentasi dukungan pada pilkada langsung didasari oleh realitas obyektif publik yang nampak dominan menghendaki pilkada langsung. "Fakta ini tidak bisa dielakkan Golkar," jelasnya, kepada Republika, Rabu (10/12). Jika Golkar menafikkan realitas tersebut maka Golkar merasa akan ditinggalkan pemilihnya.

Kedua, menunjukan bahwa pragmatisme politik Golkar tidak bisa ditanggalkan. Nampaknya Golkar mengamati bahwa mendukung Perppu pilkada langsung secara pragmatis jauh lebih menguntungkan dibanding bertahan pilkada di DPRD. Tentu saja dengan sikap ini Golkar mendapat dua keuntungan, yaitu keuntungan dari dukungan publik dan keuntungan dari rezim berkuasa.

Ketiga, perubahan sikap Golkar akibat akumulasi transaksional politik Golkar antara KMP dan Partai Demokrat. Perubahan sikap Politik PD yang dilakukan lebih awal melalui Perppu sedikit mengganggu soliditas KMP dalam menyikapi Pilkada Langsung.

Dalam soal Pilkada langsung memungkinkan dalam tubuh KMP ada perbedaan. "Saya membaca selain PD dan Golkar, nampaknya PAN juga setuju Pilkada langsung. Tetapi dalam soal yang lain seperti BBM nampak sekali soliditas KMP," imbuhnya. Oleh karena itu pihaknya mencermati tidak akan membuat pecah KMP, karena dalam hal isu tertentu mereka bisa beda dan bisa sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika