REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Jakarta Siswono Yudho Husodo mengaku senang apabila Partai Golkar mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada.
Ia menilai sudah sepantasnya Golkar mendukung Pilkada langsung, mengingat partai berlambang pohon beringin ini mempunyi tagline 'suara rakyat suara Golkar'. Terlebih Pilkada secara langsung adalah keinginan dari masyarakat.
"Akan sangat memalukan bila Golkar dukung Pilkada lewat DPRD, bagimana dengan suara rakyat suara Golkar," kata Siswono kepada Republika Online, Kamis (11/12).
Siswono tidak yakin bahwa rekomendasi Munas untuk menolak Perpu adalah keinginan dari mayoritas peserta Munas. Ia mengira hal tersebur hanya kebijakan sepihak dari DPP kubu Ical.
Ia menyarankan agar saat ini semua elemen di Partai Golkar mulai melakukan langkah-langkah untuk megembalikan kepercayaan publik. Berkaca kepada Pemilu 2014 lalu, Siswono melihat kepercayaan publik tengah menurun terhadap Partai Golkar karena hanya meraup 91 kursi. Menurun dari Pemilu 2009 yang melebihi seratur kursi.
"Kalau semua orang bisa dengan kepala dingin melihat apa yang terjadi, saya kira rekonsiliasi akan tetap bisa dijalankan. Dan kita mulai menata ulang partai ini," katanya.
Seperti diketahui, Partai Golkar saat ini mencoba beralih sikap untuk balik mendukung Perpu Pilkada yang digagas oleh Presiden SBY ketika masih menjabat. Awalnya pada Munas di Bali beberapa waktu lalu, Golkar menyatakan menolak Perpu karena bertentangan dengan Pancasila.
Di mana Pancasila dianggap oleh peserta Munas harus ditaati karena merupakan ideologi dari Partai Golkar. Namun, Pada Selasa (9/12) malam, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mengeluarkan pengumuman bahwa partainya akan mendukung Perpu PIlkada.
Ia beralasan bahwa keputusan ini harus diambil karena mengikuti desakan dari publik yang mayoritas mendukung Pilkada secara langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika