REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat percaya diri apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah bakal diterima oleh partai politik di parlemen.

"Konstelasi Perppu ke depan dengan melihat matematika politik maka kami tidak khawatir (akan ditolak)," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto dalam diskusi bertajuk "Konstelasi/ Peta Politik Pasca-Pertemuan Jokowi-SBY" di pers room DPR, Jakarta, Kamis (11/12).

Dia mengatakan Demokrat melihat Koalisi Indonesia Hebat sejak awal mengusung Pilkada Langsung sehingga apabila KIH konsisten maka menjadi modal DPR mensahkan Pilkada langsung.

Kedua, menurut dia, komitmen dari KMP dan khususnya Partai Golkar yang jelas sikapnya mendukung Perppu Pilkada terutama setelah pernyataan Aburizal Bakrie di akun twitter-nya.

"Rekomendasi Munas Golkar di Bali adalah aspirasi kader namun mengingat komitmen dengan Demokrat dan KMP, dan itu tidak kami ragukan," ujarnya.

Didik mengatakan rakyat akan memahami secara utuh bagaimana sikap partai politik terhadap Perppu Pilkada saat pengambilan keputusan.

Menurut dia, rakyat menginginkan adanya Pilkada langsung dan seharusnya parpol merespon kehendak rakyat tersebut.

"Ketika pilkada melalui DPRD maka yang berpeluang menang adalah parpol besar. Karena memiliki anggota dewan yang banyak dibandingkan parpol kecil," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika