REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politisi Partai Golkar yang juga mantan Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari mengusulkan dilaksanakannya musyawarah nasional islah untuk menyelesaikan konflik internal, yang bisa dilaksanakan jika memenuhi dua hal.
"Munas rekonsiliasi (islah) hanya bisa digelar dengan dua prasyarat, yaitu sesepuh partai 'turun gunung' dan ada perasaan legowo dari mereka yang berkonflik," kata Hajriyanto melalui pesan Blackberry yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, saat ini kedua kubu tersebut harus mau kompromi dan melakukan rekonsiliasi. Peluang islah atau rekonsiliasi masih mungkin terjadi dan dirinya meminta sesepuh Golkar yang benar-benar netral mau turun gunung untuk memediasi kedua kubu tersebut.
"Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar munas rekonsiliasi. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan," katanya.
Menurut dia syaratnya adalah yang penting kepanitian munas rekonsiliasi harus benar-benar imparsial. Bahkan ujar Hajriyanto kalau perlu kepanitiaan munas rekonsiliasi itu tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP PG hasil rekonsiliasi agar tidak ada konflik kepentingan.
Dia menegaskan munas islah sangat mungkin dilaksanakan dan satu-satunya penyelesaian perpecahan di internal partai secara bermartabat. Mantan Ketua DPP Partai Golkar itu menjelaskan perpecahan antardua kubu dalam Partai Golkar yang semula masih sangat elitis, kini mulai mengalami masifikasi.
Menurut dia perpecahan di fraksi itu akan berdampak pada bagaimana nanti menyikapi wacana penggunaaan hak interpelasi, perpu pilkada, dan lain-lainnya. Hajriyanto khawatir tidak lama lagi bisa merembet ke DPD I dan kemudian DPD II Partai Golkar di daerah.
"Mereka dulu mencibir analisis saya dengan mengatakan 'tidak ada perpecahan dalam Golkar'. Mereka tanpa sadar telah melakukan 'politik burung unta' dengan menyembunyikan fakta telah terjadinya konflik yang menjurus ke perpecahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika