REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemaksaan dalam pengenaan atribut keagamaan pada karyawan beragama lain dikhawatirkan dapat merusak hubungan baik antarumat beragama yang sudah terbangun selama in.
Selain itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan pakaian yang dikenakan seseorang akan berpengaruh pada psikologisnya.
"Pasti akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh pakaian dan simbol-simbol yang dia pakai," ungkap Ketua Bidang Pendidikan MUI Anwar Abbas pada Republika, Sabtu (13/12).
Pernyataan Anwar ini didasari penelitian bertajuk Enclothed Cognitition yang dilakukan dua orang pakar bernama Hajo dan Galinsky. Kedua orang ini meneliti tentang pengaruh pakaian terhadap proses psikoligis seseorang.
Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah pakaian dapat memengaruhi perasaan, pikiran serta respon pemakainya. Karena itu, dikhawatirkan pengenaan atribut keagamaan terhadap pemeluk agama lain dapat mempengaruhi psikologis orang tersebut.
Selain itu, Anwar juga mengkhawatirkan adanya pemaksaan pengenaan atribut Natal pada karyawan Muslim dapat berdampak negatif terhadap kerukunan beragama. Jika pemaksaan terjadi, akan ada potensi kerusakan dalam hubungan baik antar umat yang sudah terbangun selama ini.
Bukan tidak mungkin timbul kecurigaan akan adanya maksud-maksud tertentu di balik pengenaan atribut tersebut. "Akan mengundang kecurigaan akan adanya usaha dan upaya kristenisasi terhadap mereka yang sudah beragama Islam," jelas Anwar.
Karena itu, Anwar menghimbau agar tidak ada lagi pemaksaan terhadap karyawan untuk mengenakan atribut keagamaan yang tidak diyakininya untuk menjaga kerukunan beragama.
Bagi umat Kristiani, Anwar menghimbau agar tidak ada pemaksaan atau penganjuran dalam pengenaan atribut Natal pada pekerja Muslim dalam rangka menyambut Natal.
Begitu pula sebaliknya, umat Muslim diharapkan tidak memaksa atau menganjurkan pekerja non Muslim untuk mengenakan atribut-atribut keislaman dalam menyambut hari-hari besar Islam. "Agar di tengah-tengah masyarakat tercipta kerukunan dan kedamaian," ujar Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika