REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI.
"Negara dan Pemerintah bertanggungjawab pada peningkatan profesionalisme prajurit, termasuk memperhatikan kesejahteraannya," kata Tjahjo saat berada di Kota Jayapura, Papua, Senin (29/12).
Selain peningkatan profesional dan kesejahteraan prajurit, Mendagri mengemukakan, pemerintah juga terus meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alusista).
"Mari kita catat bahwa anggaran TNI untuk Alutsista terus ditingkatkan. KASAD juga sudah merencanakan program peningkatan kesejahteraan. Seluruh prajurit TNI itu harus punya rumah tinggal, apakah itu asrama, atau rumah, yang bisa didiami oleh keluarga," katanya.
"Yang kedua prajurit TNI dan keluarganya kalau berobat harus gratis, dan yang ketiga, ada kartu pintar buat anak-anak yang bersekolah, uang lauk pauk bertahap akan ditingkatkan, sehingga penghasilan dari prajurit TNI (prada hingga jenderal) akan terus ditingkatkan secara bertahap," katanya lagi.
Dengan begitu, kata Mendagri, para prajurit TNI yang menjaga kawasan perbatasan tidak lagi memikirkan soal kesejahteraan keluarga, karena pemerintah bertanggungjawab akan hal itu.
"Sehingga jika mereka ditugaskan didaerah terpencil seperti ini, setidaknya sudah tidak memikirkan kalau ada keluarga yang sakit, kalau ada keluarga yang perlu uang sekolah anak-anak, termasuk kehidupan sehari-hari. Juga termasuk tingkat profesionalisme prajurit," katanya.
Mengenai prajurit TNI yang bertugas digarda terdepan, menjaga kawasan perbatasan harus, Mendagri mengatakan, atas nama pemerintah, pihaknya menyampaikan rasa hormat dan rasa bangga.
"Karena prajurit TNI yang hadir di sini, bahwa mereka adalah penjaga perbatasan bagian dari rakyat. Prajurit TNI yang tetap berpegang pada Sapta Marga dan Pancasila, serta keikhlasan menjaga perbatasan didaerah terpencil ini sangat dibutuhkan," katanya.
Hal lainnya yang disampaikan Mendagri adalah, prajurit TNI tidak boleh melupakan atau melanggar sumpah prajurit, sapta marga dan Pancasila, yang dijadikan sebagai pegangan dan pedoman saat bertugas dan di tengah masyarakat.
"Prajurit selalu siap, jadi mari kita kerja sama gotong royong dan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, desa atau kampung dan seluruh komponen lain bersatu, menjaga dan membangun kawasan perbatasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika