REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memasuki masa sidang pertama di tahun 2015. Di masa sidang pertama 2015 ini, anggota Dewan harus mengejar waktu untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Sebab, masa sidang pasca reses pertama ini hanya akan berlangsung hingga 18 Februari 2015.
Komisi XI sudah akan mengebut beberapa pembahasan di bidang keuangan. Salah satu yang akan dipercepat pembahasannya, adalah soal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) yang sudah diserahkan Menteri Keuangan ke DPR.
Ketua komisi XI, Fadel Muhammad mengatakan penyelesaian APBN-P menjadi salah satu target kerja Komisi XI di masa sidang pertama tahun 2015 ini. "Kita ada tiga target, salah satunya APBN-P bisa cepat aelesai karena mendesak," kata Fadel di kompleks parlemen, Senin (12/1).
Menurutnya pembahasan RAPBN-P kali ini akan lebih cepat diselesaikan. Sebab, anggaran sekarang tidak sebesar yang lalu. Pasca Paripurna, Komisi XI akan membuat jadwal untuk membahas RAPBN-P ini dengan Menteri Keuangan.
Selain memercepat penyelesaian APBN-P 2015, Komisi XI juga akan menyelesaikan kebijakan makro dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mikro. Komisi XI akan membicarakan mana yang akan diperbaiki dari kebijakan BI dan OJK.
Jadwal untuk membahas dengan BI sendiri akan dilakukan hari Rabu sedangkan dengan OJK akan dilakukan hari Senin. Selain dua target pekerjaan yang harus diselesaikan itu, masih ada persoalan tentang perencanaan nasional Bappenas. Namun, Fadel belum dapat mengatakan kapan akan mulai membahas dengan Bappenas.
Pembahasan dengan Bappenas ini penting karena terkait dengan anggaran. Untuk target legislasi, Komisi XI akan menyelesaikan soal Undang-Undang Perbankan. Menurut Fadel, UU perbankan saat ini terlalu liberal dan tidak memihak rakyat.
"Kebebasan devisa, dolar tinggi karena devisa kita bebas," kata Fadel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika