REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membentuk komite etik. Dengan dibentuknya komite etik, Hasto berharap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui pertemuannya dengan para petinggi PDIP dan Nasdem.
Menanggapi permintaan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan pembentukan komite etik ke KPK. Sebab menurutnya KPK yang lebih mengerti apakaj memang harus ada komite etik atau tidak.
"Itukan KPK punya sistem sendiri. Punya kode etik sendiri. Saya tidak tahu kode etiknya macam mana. Tapi kalau sudah begitu ya harus bekerja sesuai sistem. Kalau memang harus kode etik ya kode etik," kata JK dalam acara Silaturahmi KAHMI untuk Bangsa di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Kamis (22/1).
Hasto sebelumnya telah mengungkap pertemuan Samad dengan petinggi PDIP saat mengklarifikasi artikel "Rumah Kaca Abraham Samad". Pertemuan ini terkait dengan pencalonan Samad sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengaku menjadi saksi. Selain dirinya, terdapat sejumlah tokoh lain dan menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti Hendropriyono.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas membantah adanya pertemuan tersebut. Bahkan, KPK meminta Hasto untuk membuktikan adanya pertemuan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika