REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun ini, dianggap terlalu dipaksakan untuk dijalankan. Sebab banyak persiapan-persiapan yang sampai saat ini belum juga usai. Sehingga akan berdampak kepada pelaksanaan pilkada dibeberapa daerah, salah satunya adalah kabupaten Bandung.

''Idealnya, pelaksanaan pemilu kepala daerah itu tahun 2016. Sebab, apabila dilaksanakan tahun ini. Terkesan dipaksakan,'' kata pakar hukum Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan, saat di hubungi Republika, Ahad (25/1).

Ia mengatakan pemaksaan pelaksanaan pilkada tersebut, terlihat dari peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang hingga kini belum rampung. Sehingga, hal tersebut membuat panitia KPU daerah kebingungan.

''Tapi saya sudah berkomunikasi dengan KPU dan DPR, bahwa mereka akan menyelesaikan Draft PKPU Tanggal 14, dan akan mengesahkan paling lambat 26 Februari,'' ujarnya.

Sebab apabila pelaksanaan gelombang pertama tetap dilaksanakan tahun ini, akan banyak daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT.

''Bayangkan saja, apabila tahun ini tetap dijalankan, maka, pelaksanaan pilkada gelombang kedua akan berdampak kepada banyaknya daerah yang dipimpin plt, dan itu berbahaya,'' katanya.

Oleh karena itu, dirinya menuturkan, paling tidak, pelaksanaan pilkada serempak itu dilakukan pada tahun 2016, menunggu semuanya siap.

Sementara itu, tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga, pelaksanaan pilkada serempak gelombang kedua dapat dilaksanakan pada 2017.

Sementara itu, untuk gelombang pertama, akan diikuti oleh sekitar 204 daerah. Dan untuk gelombang kedua, akan diikuti oleh sekitar 300 daerah.

Sehingga, dirinya menyarankan untuk memundurkan pelaksanaan pilkada agar tidak memunculkan masalah dikemudian hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika