REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Heri Budianto menilai kritikan keras yang dilontarkan politikus PDIP dan Hanura terhadap Joko Widodo (Jokowi), bisa menjadi indikasi jika presiden tidak sejalan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Kritik tajam politisi PDIP Effendi Simbolon dan politisi Hanura, membuktikan bahwa presiden Jokowi dan KIH tidak sejalan," katanya di Jakarta, Selasa (27/1) malam.
Menurutnya situasi politik seperti ini bisa membahayakan Jokowi sebagai Presiden. Situasi rumit ini juga membuktikan bahwa terdapat banyak kekurangan terkait koordinasi dan komunikasi antara partai pengusung (KIH) dengan Presiden yang diusung.
Heri melanjutkan, 100 hari pemerintahan Jokowi kian membuktikan bahwa KIH seperti tidak siap melihat pergerakan politik pemerintahan yang jalankan oleh Jokowi dalam memimpin pemerintahan.
Ia menilai ada beberapa alasan hal ini bisa terjadi, pertama kemungkinan Jokowi sudah mulai meninggalkan partai pengusung dan lebih mempercayai orang-orang dekatnya. Kedua, koordinasi dan komunikasi KIH dengan presiden lemah, karena struktur koalisi dan aturan main tidak disusun secara jelas, sehingga dalam perjalanannya dia kehilangan kendali.
Ketiga, bisa saja polemik ini dimanfaatkan oleh orang-orang dalam KIH yang tidak puas dengan keputusan-keputusan Jokowi, mulai dari penentuan kabinet sampai saat ini, untuk menyerang Jokowi.
"Ini potensi konflik yang luas, jika Jokowi tidak hati-hati bisa kehilangan dukungan politik. Akibatnya bisa berbahaya dan pintu pemakzulan bagi Jokowi," ujarnya.
Dia meminta Jokowi tidak menganggap enteng situasi ini. Apabila KIH khususnya PDIP marah dan bermanuver maka akan berbahaya.
"Apalagi sumbu kecemburuan politik PDIP terhadap NasDem yang lebih dominan sudah mengemuka ke publik. Saya melihat Jokowi baru merasakan betapa sulitnya panggung politik nasional," jelasnya.
Ia menambahkan, tidak akan mungkin presiden hanya didukung publik, tanpa didukung oleh kekuatan politik. Dia menyarankan Jokowi segera membangun soliditas KIH khususnya dengan PDIP sebagai partai utama yang mengusungnya.
Sebelumnya politisi PDIP Effendi Simbolon melayangkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, antara lain menyangkut struktur kabinet yang kurang mengakomodasi kader PDIP selaku partai Jokowi bernaung, dan keputusan Jokowi membentuk tim independen untuk mengengahi polemik KPK-Polri.
Politisi Golkar Nurul Arifin memandang, saat ini pemerintahan Jokowi justru mendapat tekanan dari partai pendukung ketimbang partai-partai oposisi di Koalisi Merah Putih (KMP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika