REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo menilai Presiden Joko Widodo harus menunjuk seorang juru bicara yang handal, untuk menjaga kualitas komunikasinya di hadapan publik.
"Presiden seharusnya menunjuk juru bicara agar kualitas komunikasi di hadapan publik, khususnya komunikasi publik terjaga," ujarnya di Surabaya, Ahad (1/2).
Menurutnya komunikasi yang berkualitas salah satunya adalah adanya pengumpulan fakta dan informasi awal dan tidak terlalu menunjukkan kelebihan serta aktraktif. Selama ini pihaknya melihat cara komunikasi politik yang dilakukan Presiden terlalu aktraktif dan "over" yang dikhawatirkan berdampak pada tingginya ekspektasi publik terhadap Joko Widodo.
Ia mencontohkan gaya blusukan Presiden yang dianggapnya sebagai salah satu bentuk 'over atraktif' dan rawan menjadi bumerang jika tidak terkelola dengan baik.
"Meski kuat pengaruhnya, tapi model 'over atraktif' berisiko tinggi jika tidak searah dengan opini publik," katanya.
Seharusnya, kata dia, saat diperlukan proses pengumpulan fakta dan informasi awal harus terlebih dahulu dicek dan ricek sebelum ditampilkan dan menjadi konsumsi publik. "Presiden harus mengembangkan manajemen komunikasi politik sebagai negarawan," ujarnya.
Karena itulah, lanjut Suko Widodo, untuk menjaga kualitas politiknya di hadapan publik, Presiden bisa menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebagai juru bicara.
"Saya melihat posisi seorang Mensesneg bisa juga berperan sebagai juru bicara Presiden demi menjaga kualitas berkomunikasi politik," jelasnya.
Sebelumnya, dorongan maupun masukan agar Presiden menunjuk seorang juru bicara mencuat dengan harapan komunikasi antara publik dan pemerintah berjalan dengan baik sehingga informasi yang disampaikan tidak simpang siur serta muncul opini publik yang berbeda-beda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika