REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tarik menarik waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah (Pilkada) masih terjadi. Beberapa fraksi DPR masih ngotot Pilkada dilaksanakan diundur di 2016, sedangkan sebagian fraksi lainnya tetap dilaksanakan di 2015.

Meski Panja revisi Undang-Undang Pilkada sudah mengusulkan pelaksanaan Pilkada diundur di awal tahun 2016, namun Fraksi PDI Perjuangan tetap menginginkan Pilkada dilaksanakan tahun ini.

"Sebaiknya perlu dipikirkan untuk yang 2015 tetap dilaksanakan saja, nanti yang lain diatur dengan cara mensinkronkan tahapan pelaksanaannya," kata anggota komisi II dari fraksi PDIP, Arif Wibowo pada Republika, Rabu (4/2).

Menurutnya pelaksanaan Pilkada ini harus dilihat secara detail tahapannya melalui simulasi. Jangan sampai, ada tahapan pilkada yang bersamaan dengan tahapan pemilu legislatif dan presiden.

Pelaksanaan Pilkada menurutnya membutuhkan persiapan selama 8 bulan, sedangkan dalam UU persiapan untuk Pileg dan Pilpres adalah 1,5 tahun.

Arif mengatakan, fraksi PDIP masih meminta agar pelaksanaan ini disimulasikan secara keseluruhan. Sebab tahapan Pilkada ini bukan hanya soal menghitung tahun atau bulan, tapi harus dihitung secara detail seluruh tahapannya.

Misalnya jika dilaksanakan di 2018 nanti ada singgungan dengan Pileg dan Pilpres. Harus dilihat seberapa besar singgungan dan bebannya. Jangan sampai saat KPU menentukan daftar pemilih bersamaan dengan verifikasi partai politik.

"Tahun berapa saja kami tidak masalah tapi harus dilihat dulu tahapannya," kataya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika