REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edy Purdjianto mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak tahun 2015.

"Tadi diminta oleh Presiden bisa 'nggak' maju ke 2015, karena terkait dengan APBD," katanya usai mendampingi presiden menerima ketua dan anggota KPU di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/2).

Tedjo mengakui pelaksanaan Pilkada serentak 2015 memang terlalu mempet. Namun KPU mengatakan akan mengkaji lagi apakah ada kemampuan untuk bisa memajukan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun ini.

"Tadi katanya ya masih 50-50 lah. Bisa ya, bisa tidak," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut lebih membahas kesiapan yang cukup agar pilkada serentak ini bisa dilakukan tanpa ada masalah terlalu banyak. Sementara Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan pemerintah masih menggunakan UU Nomor 1 tahun 2015, yang mengtur pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.

"Pilkada tahun 2015 dan itu sesuai dengan yang di-'exercised' KPU. Tinggal ide untuk menyederhanakan itu bisa tercapai atau tidak itu yang nanti secara teknis pembicaraan dengan Kemdagri," katanya.

Husni mengungkapkan bahwa pada 2015 rencanakan akan dilaksanakan 204 pilkada secara serentak dan 2016 sebanyak 304 pilkada. "Kami siap melaksanakan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika