REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA—Sikap Presiden Jokowi yang belum kunjung memberikan keputusannya atas dinamika hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian dinilai bukti bahwa orang nomor satu tersebut tidak bisa bersikap independen.

"Ini justru menunjukkan bahwa niat presiden untuk bebas dari para pihak belum bisa dilakukan, sampai kapan ini terjadi hanya Presiden dan Tuhan yang tahu," kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Selasa ( 17/2).

Ia mengatakan, belum adanya sikap tegas presiden menunjukkan bahwa hingga saat ini, Jokowi belum bisa keluar dari jebatan para pihak yang memiliki banyak kepentingan.

Presiden, ujarnya, itu berada di dalam lalu lintas segala kepentingan politik dan para pihak di sekitarnya. Sehingga, sebagai seorang pemimpin, Jokowi harus bisa mengambil keputusan berani yang dilandaskan atas moral dan kepentingan bangsa.

"Kalau presiden tegas ambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan bangsa, maka saya yakin rakyat tetap di belakangnya apalagi presiden dipilih oleh rakyat. Jadi untuk apa terlalu banyak pertimbangan," ujarnya.

Justru, menurut Haedar, saat ini merupakan saat yang tepat bagi presiden untuk membuktikan bahwa dirinya menjadi presiden yang bebas. Presiden yang tidak di bawah kepentingan kelompok atau partai politik.

"Tetapi kalau masih ragu-ragu seperti sekarang maka selamanya akan terjebak dalam keraguan. Ini membutuhkan sikap kenegarawanan," ujarnya.

Pasalnya, kasus KPK dan Polri ini hanya merupakan awal dari kasus hukum dan politik yang tentunya akan lebih berat lagi ke depannya.

"Jadi kalau banyak kompromi maka selamanya akan terus berkompromi dan tersandera oleh kepentingan kelompok tertentu yang bukan atas dasar kepentingan negara," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika